JAKARTA, ImigrasiOne.id ||-Jika Kanim Jakarta Barat adalah TKP OTT, maka Kanim Jakarta Pusat adalah kantor asal dari skandal Rp168,9 Miliar itu.
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat beralamat di Jl. Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat - hanya beberapa ratus meter dari Istana Merdeka dan kantor pusat Ditjen Imigrasi.
POINTER SATU KESATUAN:
1.SOSOK LAMA YANG TERDAKWA: Kanim Jakpus periode Mei 2024 - Oktober 2025 dipimpin Ronald Arman Abdullah. Pada 2 Juni 2026, Ronald diamankan KPK dalam OTT di Jaksbar. Dalam dakwaan 29 Oktober 2026, Ronald adalah 1 dari 7 terdakwa pemerasan Rp168,9 Miliar bersama Silmy Karim. Peran Ronald saat di Jakpus adalah sebagai penghubung Kanim dengan jaringan pusat. Setelah Ronald pindah ke Jaksbar Oktober 2025, jabatan Kakanim Jakpus sempat dipegang Plt. Ronni Fajar Purba lewat Sertijab di Kanwil DK Jakarta yang disaksikan Kakanwil Pamuji Raharja.
2.SOSOK BARU PENGGANTI: Saat ini Kanim Jakpus dipimpin M. Iqbal Ma'ruf. Ia mulai terlihat memimpin sejak Januari 2026. Pada 10, 17, 24 Januari 2026, Iqbal memimpin langsung layanan Paspor Simpatik Hari Bakti Imigrasi ke-76. Pada 20 Januari 2026, ia memimpin penangkapan 5 WNA Nigeria pelaku penipuan internasional yang overstay di Jakpus. Pada 26 Agustus 2026, Iqbal memimpin studi tiru ke Kanim Surakarta untuk adopsi inovasi pelayanan. Iqbal mewarisi kantor yang citranya sudah tercoreng oleh pendahulunya.
3.MENGAPA JAKPUS PALING STRATEGIS: Jakpus membawahi Gambir, Menteng, Tanah Abang, Senen, Kemayoran, dan Sawah Besar. Wilayah ini bukan kawasan industri seperti Jaktim, bukan kawasan apartemen seperti Jaksbar, tapi pusat pemerintahan dan bisnis. Di sini berkantor kedutaan besar, kantor pusat perusahaan multinasional, dan WNA diplomat, investor, dan pekerja kantor pusat. Artinya, ITAS yang diurus di Jakpus adalah ITAS kelas premium: ITAS Investor, ITAS Tenaga Kerja Ahli, ITAS Keluarga diplomat. Nilai "uang loket"-nya paling tinggi, karena pemohonnya tidak mau antre dan tidak mau ditolak.
4.MODUS DI JAKPUS: Dakwaan jaksa menyebut modus: "mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan ITAS, ITAP, Alih Status". Di Jakpus, modus ini paling mudah dijalankan karena pemohonnya adalah perusahaan besar yang butuh ITAS cepat untuk direkturnya. Jika ITAS direksi ditunda 2 minggu, perusahaan rugi miliaran. Maka mereka lewat biro jasa yang mematok Rp2,5 - Rp8 juta untuk Alih Status ke ITAP, seperti dalam dakwaan. Uang itu mengalir ke jaringan: Gusti Benardiansyah Rp50,96 Miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp16,3 Miliar, Jaya Saputra Rp6,53 Miliar.
5.PERBEDAAN 4 KANIM JAKARTA: Jika Jaktim = pemerasan TKA pabrik di Pulogadung (Pungki Handoyo), Jakut = penyalahgunaan ITK untuk kerja kasar di Kelapa Gading (Rendra Mauliansyah), Jaksbar = pemerasan WNA pemukim kaya di Puri Indah (Rakha Sukma Purnama, eks TKP OTT), maka Jakpus = pemerasan WNA premium di jantung pemerintahan (M. Iqbal Ma'ruf, penerus Ronald).
6.TANTANGAN M. IQBAL MA'RUF: Iqbal punya 3 PR berat: Pertama, membersihkan sisa berkas ITAS era Ronald (Mei 2024 - Okt 2025) yang diduga tercemar dan kini jadi barang bukti KPK. Kedua, memutus mata rantai biro jasa premium di Menteng dan Tanah Abang yang selama ini jadi perantara ITAS investor. Ketiga, membuktikan survei SPKP 3,97 dan SPAK 3,96 yang diraih Kanwil DK Jakarta September 2026 di bawah Pamuji Raharja itu benar-benar dirasakan pemohon di Jakpus, bukan hanya angka survei.
7.HAK JAWAB YANG DITUNGGU: ImigrasiOne.id meminta konfirmasi kepada M. Iqbal Ma'ruf: Berapa permohonan ITAS/ITAP era Ronald yang kini diaudit ulang? Apakah ada pengembalian dana kepada pemohon yang merasa diperas Rp1-8 juta? Dan bersediakah Kanim Jakpus membuka log E-BIMA periode Ronald untuk diaudit Itjen? Menteri Imipas Agus Andrianto sudah membantah terima kode "RAMA" Rp40 juta/minggu. Sidang eksepsi Silmy Karim digelar 5 November 2026 di PN Tipikor dengan Ketua Majelis Atep Sopandi.
Bagi WNA di Menteng dan Tanah Abang, keadilan bukan soal sidang di Tipikor. Keadilan adalah ketika M. Iqbal Ma'ruf berhasil membuktikan bahwa Kanim di Merdeka Barat itu sudah benar-benar bersih dari bayang-bayang Ronald Arman Abdullah.
Penulis: Tim Investigasi ImigrasiOne.id
